Mataram, PENANEWS NTB - Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa program transmigrasi masih relevan sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan saat ini, mulai dari urbanisasi, ketimpangan antarwilayah, hingga pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
“Kita berhadapan dengan tantangan urbanisasi, ketimpangan antarwilayah, ketersediaan lapangan kerja, serta kebutuhan pangan nasional. Karena itu pembangunan kawasan transmigrasi harus kita lihat sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang sejalan dengan target RPJMN 2025–2029,” ujarnya dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (29/8).
NTB saat ini memiliki empat kawasan transmigrasi, yaitu Selaparang di Kabupaten Lombok Timur, Tambora di Kabupaten Bima, Labangka di Kabupaten Sumbawa, dan Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat. Wagub berharap pemerintah pusat memberikan prioritas lebih bagi NTB dalam pengembangan program transmigrasi tersebut.
“Kami berharap masyarakat kami di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi usulan prioritas terkait dengan program transmigrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperhatikan 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi sesuai potensi daerah.
Mentrans RI menambahkan, ada dua tantangan utama dalam transformasi transmigrasi, yaitu mengubah persepsi masyarakat dan memastikan para transmigran merasa betah di lokasi baru. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Transmigrasi telah melepas 2.000 anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang bertugas memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.