PENANEWS NTB - Ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa memadati Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (15/5), dalam aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Massa tak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga memblokade total jalur utama penghubung Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, yang menyebabkan lumpuhnya arus transportasi selama berjam-jam
Tak main-main, massa mengancam akan bertahan dan menutup jalan selama enam hari jika tidak ada tanggapan tegas dari pemerintah pusat.
Mereka menolak mediasi dan dukungan dari Komisi I DPRD NTB, karena menilai perjuangan mereka harus langsung dijawab oleh pusat, bukan daerah.
“Ini bukan sekadar demonstrasi, ini suara rakyat yang memanggil. Kami tidak akan mundur sampai Presiden mencabut moratorium dan mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Ilham Yahyu, orator dan tokoh masyarakat Dompu.
Kemana Tiga Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa?
Salah satu sorotan tajam massa aksi adalah ketidakhadiran tiga anggota DPR RI dapil Pulau Sumbawa yang dinilai abai terhadap aspirasi konstituennya. Tokoh-tokoh masyarakat secara bergantian mempertanyakan keberadaan dan sikap mereka.
“Dimana Fahri Hamzah, orator terbaik itu sekarang? Dimana Mori Hanafi, dimana Magdalena dan Johan? Kalian dipilih rakyat, kenapa saat rakyat memanggil kalian malah diam?” seru Taufik M. Noer dari KP4S Kabupaten Dompu
Kapolres Sumbawa Barat juga mengaku telah mencoba menghubungi ketiga anggota DPR RI tersebut, namun tak satu pun yang merespon panggilan telepon.
Bahkan Kapolres Sumbawa Barat menyatakan sudah mengupayakan komunikasi untuk meminta dukungan demi meredam aksi, namun hasilnya nihil.
Anggota DPR RI Johan Rosihan angkat bicara
Aksi ribuan warga dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa yang memadati Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (15/5), mendapatkan tanggapan serius dari anggota DPR RI asal Dapil NTB (Pulau Sumbawa), Johan Rosihan.
Ia menegaskan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan menyatakan telah menyiapkan langkah-langkah strategis di parlemen.
“Kami akan segera melayangkan surat kepada pimpinan melalui Badan Keahlian DPR untuk mengajukan RUU inisiatif sesuai tuntutan demo tadi,” kata Johan Rosihan saat dikonfirmasi Kamis (15/5).
Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah diaspora Sumbawa di Jakarta untuk bersama-sama menyerahkan surat tersebut ke DPR
“Semua kita bergerak dari tempat masing-masing. Rakyat sudah demo, Pak Menkum sudah kasih jaminan, kami di parlemen akan kawal regulasinya. Semoga kolaborasi ini segera membuahkan hasil,” ujarnya.
Politisi PKS itu mengajak semua elemen untuk tetap solid dan tidak saling menyalahkan dalam perjuangan bersama ini.
“Jangan saling menegasikan. Kita kerja kolaboratif, luruskan niat, satukan langkah untuk wujudnya PPS yang kita cita-citakan,” tegasnya.
Aksi besar-besaran yang digelar Aliansi Masyarakat Pulau Sumbawa ini memusatkan satu tuntutan utama: pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan pencabutan moratorium pemekaran wilayah.
Ribuan massa melakukan orasi dan memblokade total jalan utama penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok sejak pagi hingga sore hari, menyebabkan lumpuhnya arus transportasi dari dua arah.
Kendaraan logistik, angkutan umum, dan pribadi tertahan selama berjam-jam. Banyak pengguna jalan mengeluh karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, situasi darurat dialami sebagian penumpang.
“Saya bawa penumpang yang sedang sakit dari Bima. Sudah tertahan dua jam, ini sangat merepotkan. Harusnya ada kebijakan agar kendaraan tertentu bisa lewat,” keluh Abdul Salam, sopir travel Titian Mas
Hal senada diungkapkan Dede, sopir truk pengangkut telur dari Bali. “Kalau kelamaan di jalan, bisa rusak semua. Ini kerugian besar,” katanya.
Seruan dari Orator dan Tokoh Aksi: “Bukan Soal Membenci Lombok”
Orasi-orasi menggema dari berbagai tokoh asal Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Mereka menyuarakan keinginan untuk berdiri sebagai provinsi mandiri, terpisah dari NTB.
“Kami datang dari jauh, mengemis demi terbentuknya provinsi sendiri. Ini bukan soal membenci Lombok, tapi soal ingin mandiri dan mengelola kekayaan alam kami sendiri,” ujar Kahirul Iman, tokoh aksi dari Dompu.
Ia menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang emas di Dompu dan Sumbawa Barat.
“Saya siap masuk penjara untuk memperjuangkan ini. Kekayaan emas yang kita miliki harusnya bisa menyejahterakan rakyat, bukan hanya segelintir orang,” ujarnya penuh semangat.
Becko, orator asal Sumbawa Barat, menambahkan bahwa Pulau Sumbawa telah lama layak menjadi provinsi sendiri.
“Kami tidak minta yang macam-macam. Kami hanya ingin keadilan pembangunan. Biarkan kami mengurus rumah tangga kami sendiri,” tandasnya.