PENANEWS NTB - Terkait rencana KP4S untuk melakukan long march selama lima hari yang akan dimulai 15 s.d 19 Mei 2025 sebagai aksi damai guna membuka kran dan melancarkan gaung pembahasan DOB paska moratorium mendapat tanggapan anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PKS duta Dapil NTB 1, H.Johan Rosihan, ST.
Singa Parlemen yang juga mantan aktivis 98 yang getol membela kebenaran dan keadilan sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) ini angkat bicara.
Saat ditemui media ini, Bang Jo, begitu beliau karib disapa barusan selesai mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dalam agenda perjalanan dinas menuju Kota Daeng. Bang Jo meminta semua pihak untuk tidak kesana-kemari membesar-besarkan isu yang tidak masuk akal terkait rencana aksi kedepannya.
“Ini perjuangan sudah sangat panjang iya, sudah sangat panjang dan saya pikir ketika desain pintu DOB yang sedang dibahas sehingga ini menemukan momentumnya yang tepat, jangan baperan,” ujarnya singkat saat memulai wawancara dengan jejakntb, Selasa, (13/5)
Dia melanjutkan bahwa gerakan tersebut adalah aksi damai yang memiliki integritas moral yang teruji serta terukur serta murni moral force tanpa vested interested dan bukan gerakan yang memicu anarkis yang mengarah kepada turbulensi maupun mengganggu stabilitas daerah.
“Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah bersepakat untuk merancang desain pengembangan provinsi di Indonesia, dengan memahami alur itu, mereka bangun dari alam bawah sadarnya untuk mengingatkan kita semua utamanya pemerintah,” sambungnya.
Ia, menambahkan bahwa semua pihak terutama pihak keamanan untuk tidak alergi dan turut mengawasi agenda besar tersebut.
“Nah, atas keputusan Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri itulah saya pikir gerakan teman-teman adalah gerakan yang wajar untuk merespon itu,” sambungnya.
Pria berdarah asli Sumbawa ini menegaskan bahwa aksi yang dilakukan sejumlah masyarakat dan elemen – elemen masyarakat merupakan sebuah aksi damai yang lumrah dan sangat wajar bukan ditanggapi secara berlebihan.
“Pertama mengingatkan masyarakat akan adanya agenda yang akan kita perjuangkan mestinya orang tidak lupa bahwa ini masih belum ditetapkan . Kepada pemerintah apa yang menjadi tuntutan rakyat ini bisa menjadi hal yang harus dipertimbangkan, jadi ada di Tenggara Indonesia itu yang perlu dipertimbangkan bahwa Sumbawa dengan segala persyaratannya siap menjadi Ibukota provinsi PPS. Kedua, sebuah keniscayaan sebagai entitas yang sadar akan hak nya dalam berwarga negara” Imbuhnya.
Ditanya tanggapannya tentang rencana aksi demo secara massif oleh lima kabupaten kota, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS ini menganggap bahwa aksi unjuk rasa itu bagian dari dinamika dan proses demokrasi yang sedang sehat dan dewasa berkembang.
“Saya sudah ketemu langsung dengan kelompok pengurus KP4S itu, mereka yang merasa bertanggungjawab atas demo itu, Tidak ada niat mereka untuk memblokade jalan bahkan melumpuhkan aktifitas perekonomian nasional, apalagi mengganggu arus lalu lintas udara laut dan darat, tidak ada itu, cuman mereka hanya mengingatkan,” tukasnya.
Pria yang kerap disapa Ustadz ini sangat meyakini bahwa gerakan tersebut murni moral force dan damai aman tenteram dan sentosa.
“Sekali lagi saya pastikan, Tidak ada sedikit pun di pikiran mereka untuk memblokade jalan mengganggu pelayanan publik, mereka hanya mengingatkan bahwa ada agenda yang belum selesai itu aja,” ucap Johan saat ditemui sesaat oleh jejakntb setelah mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Selasa sore, (13/5).
Johan pun tidak inginkan juga keinginan mewujudkan PPS ini dengan cara yang kurang elegan. Ia mengatakan bahwa sangat disayangkan jika keinginan dan cita-cita bersama yang telah lama diperjuangkan ini ternodai dengan hal hal tidak terpuji.
“Nah, kalau pun ada isu-isu seperti itu itulah yang harus kita jaga, tugas kepolisian agar bisa memastikan merespon isu semacam itu dan jangan membuat spekulasi – spekulasi dangkal yang membuat masyarakat itu terkotak-kotak,” tandasnya
“Saya pikir apa yang ingin dilakukan teman – teman KP4S sama dengan aksi – aksi yang lain lah, jangan terlalu berlebihan menanggapi aksi demo biasa, kalau sampai mereka juga melakukan blokade mereka juga tidak mau menimbulkan antipati dari masyarakat luas dan agenda yang diperjuangkan ini membangun kesadaran masyarakat ,” yakinnya.
Johan merasa yakin teman temannya yang akan memperjuangkan aspirasi tersebut tidak sampai akan sejauh itu berbuat karena menurut anggota dewan empat periode ini akan berhadapan langsung dengan masyarakat
“Karena itu menurut saya tidak akan terjadi, dan itu aksi demo damai biasa yang sudah terkoordinasi dengan pihak keamanan dan tinggal pihak keamanan lah yang mampu mengatur dan mengelola nya sesuai dengan tugas pokoknya mengendalikan dan mewujudkan Kamtibmas serta memastikan lancarnya penyampaian aspirasi secara damai dan tenang,” terang bang Jo.
Untuk diketahui perjuangan untuk terwujudnya PPS ini sebagai sebuah provinsi sudah berjalan hampir 20 tahun, proses ini tidak terjadi semudah yang dibayangkan. “Hanya itu persoalannya, enggak ada persoalan lain,” tandasnya.
Ketika ditanya media, kira kira apa kendalanya sehingga terbentuknya PPS ini menghadapi banyak tantangan dan tak semudah membalikkan telapak tangan? Apakah peran elit Sumbawa di pusat kurang gregetan ? Secara tangkas dijawab Johan dengan bijaksana .”Tidak ada urusan dengan peran elit – elit, begini 11 tahun lalu sebuah persyaratan itu baru rampung dan terpenuhi
Itu terkandung maksud pemerintahan Kabupaten/Kota serta DPRD Kabupaten/Kota se-pulau Sumbawa sudah sepakat termasuk pemerintah provinsi nya juga turut serta termasuk sejumlah tokoh fixed sejalan dan se-gagasan bahwa PPS sebuah kebutuhan masyarakat,
“Persyaratan itu dihadang oleh moratorium itu, enggak ada yang lain , tolong jangan dikembangkan kesana-kemari, dan jangan memanaskan situasi dengan adanya demo-demo seperti itu” terang pria yang akrab disapa Bang Jo ini pada jejakntb.com
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal sebagaimana dilansir dari sejumlah media beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa itu urusan pusat. Jawaban normatif itu mengisyaratkan bahwa LMI tidak mau terlalu jauh menyoal keinginan rakyat pulau Sumbawa.
Terkait dengan Kepala Daerah yang baru dalam hal ini Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang baru saja dilantik beberapa saat yang lalu, Johan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi persoalan dan bukan penghalang untuk mewujudkan cita cita dan impian bersama mewujudkan misi suci tersebut.
” Dan itu jawaban yang sangat tepat saya pikir yaa, karena itu bukan kewenangannya dia khan gituu, dan yang kedua orang yang ajak pisah mana ada yang mau cuman karena ini kehendak rakyat maka kita harus berjiwa besar menerimanya
Apa yang terjadi di Sumbawa, Mieq Iqbal harus bijak, apa yang beliau sampaikan itu adalah jawaban bijak dari seorang pemimpin
Wacana ini juga sempat diragukan sejumlah pihak , mereka khawatir terwujudnya PPS akan dimanfaatkan oleh para pejabat dan elit serta kelompok kepentingan lainnya sangat dibantah keras oleh Putera asli Sumbawa yang telah sukses berkarier di Senayan lebih kurang empat periode.
“Kami sebagai rakyat biasa di Pulau Sumbawa sangat senang dengan isu -isu semacam ini dan ini akan memberikan dorongan semangat kami untuk maju dan terus memperjuangkan terwujudnya segera sebuah provinsi baru yang selama ini kami idolakan, artinya jangan sampai kepentingan elite aspirasi masyarakat tidak tersampaikan,” pungkasnya.